Bupati Pakpak Bharat Pimpin Upacara Hari Bela Negara ke-77
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor memimpin Upacara Hari Bela Negara ke-77 Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat di lapangan Balai Diklat BKPSDM, desa Cikaok (19/12/2025). Turut hadir dalam Upacara ini Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd, segenap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan Instansi Verikal, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, barisan ASN dan banyak barisan lainnya.
Hari Bela Negara kali ini mengusung tema "Teguhkan Bela Negara Untuk Indonesia Maju". Franc membacakan pidato Presiden RI, Prabowo Subianto yang mengingatkan bahwa cinta tanah air harus diwujudkan dalam tindakan nyata, membantu saudara-saudara yang sedang tertimpa bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Dari aceh kita belajar tentang keteguhan sebuah wilayah yang sejak masa kerajaan telah menjadi benteng pertahanan Nusantara. Pada masa revolusi, Aceh disebut sebagai daerah modal karena dukungan rakyatnya, baik logistik, pesawat, maupun dan yang menjadi penopang diplomasi dan menjadi penopang Republik. Dari Sumatera Utara kita mengenang semangat juang rakyat medan area dan perlawanan heroik diberbagai kota yang tidak pernah padam. Sumatera Utara menjadi salah satu pusat perlawanan terhadap agresi Belanda dan menjadi wilayah strategis yang menjaga kesinambungan Pemerintah Republik.
Dan dari Sumatera Barat khususnya Bukit Tinggi, lahirlah PDRI, penyelamat Republik dalam masa paling kritis. Ketika Ibukota Negara diduduki, dari Sumatera Baratlah Pemerintah Republik tetap hidup.
Mereka bukan hanya bagian dari perjalanan masa lalu, tetapi fondasi yang menegaskan bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar bangsa ini, demikian isi pidato Presideng RI, Prabowo Subianto disampaikan oleh Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor.
Hari Bela Negara (HBN) merupakan hari bersejarah bagi Indonesia dalam rangka memperingati Deklarasi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tanggal 19 Desember 1948 di Sumatera Barat, yang selanjutnya ditetapkan oleh Presiden RI dalam Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 2006.
